Komentar
SIBOLGA | MEDIA - FAKTASEBER.COM – Di tengah pesatnya dorongan keterbukaan informasi publik, masih ada instansi pemerintah yang dinilai tidak transparan terkait besaran nilai pagu anggaran suatu proyek.
Kondisi tersebut terungkap saat awak media memantau langsung ke lapangan kegiatan pengecatan di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Kantor Dinas Pariwisata Kota Sibolga. Ketika dikonfirmasi mengenai keberadaan papan nama (plang) proyek, para pekerja yang sedang mengecat gedung tersebut mengaku tidak mengetahuinya. Awak media yang mencoba menyusuri area sekitar lokasi juga tidak menemukan papan proyek dimaksud.
Hal serupa dijumpai pada proyek perbaikan drainase di kawasan Jalan S.M. Raja (biasa dikenal warga sebagai Jalan Padangsidimpuan). Pekerja di lokasi tersebut juga tidak dapat menunjukkan papan nama proyek.
Terkait pelaksanaan proyek Tahun Anggaran 2026 ini, Wakil Ketua DPRD Kota Sibolga, Jamil Zeb Tumori, S.H., saat dihubungi via telepon untuk dimintai konfirmasi, mengaku sedang berada di luar kota.
Sementara itu, salah seorang kontraktor setempat yang identitasnya minta dirahasiakan menyampaikan keluhannya. Ia mengaku tidak mendapatkan alokasi pekerjaan proyek pada tahun ini, padahal tetap wajib membayar pajak perusahaan. Ia juga mengungkapkan adanya dugaan keterlibatan oknum anggota dewan dalam pengerjaan proyek.
"Kami memiliki perusahaan resmi yang biasa digunakan untuk mengerjakan proyek pemerintah, tetapi tahun ini tidak mendapat pekerjaan. Sebaliknya, kami mendengar kabar burung bahwa ada dugaan beberapa oknum anggota DPRD Kota Sibolga yang mendapatkan jatah proyek dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Sibolga," ujarnya.
"Kami bersabar saja dulu, mudah-mudahan tahun depan ada rezeki dan bisa kembali mendapatkan proyek setelah oknum-oknum tersebut tidak lagi menguasai pekerjaan pemerintah," lanjutnya.
Hingga berita ini diturunkan, wartawan telah berulang kali berupaya mendatangi Kantor Dinas PU Kota Sibolga untuk melakukan konfirmasi langsung kepada Kepala Dinas terkait pekerjaan proyek-proyek pemerintah tersebut, namun yang bersangkutan belum berhasil ditemui. (H. Roberto Sitohang)
